Adik Kandung Presiden Jokowi Dilamar Ketua MK, Ini 4 Faktanya

Adik kandung Jokowi, Idayati membeberkan mengenai awal pertemuannya dengan Anwar Usman hingga berakhir pada sebuah lamaran. Ia menyebutkan jika perkenalannya mendapat bantuan dari seorang perantara.

Meski begitu, dirinya enggan menyebutkan siapa sosok yang menenalkannya dengan Ketua MK tersebut. Ia menyebutkan awal perkenalannya dengan Anwar terjadi pada Oktober 2021 lalu.

"Bulan Oktober dikenalin teman. Ada klik" ujar Ida.

Lebih lanjut, Idayati juga mengaku senang atas lamaran yang telah dilakukan oleh Anwar Usman.

"Iya, sudah (lamaran), suwun (terima kasih) ya. Salam sehat selalu. Senang saja mas," lanjutnya.

Gelaran lamaran antara Anwar Usman dan Idayati sendiri diketahui dilakukan bertepatan dengan Presiden Jokowi yang tengah melakukan kunjungan kerja.

Idayati juga menyebutkan jika acara akad nikah rencana akan digelar pada 26 Mei 2022 mendatang. Akad nikah pun akan dilakukan di Solo. Tak hanya itu saja, keduanya juga akan menggelar resepsi pernikahan di tempat kelahiran Anwar, Bima, Nisa Tenggara Barat (NTB). Namun, untuk acara resepsi Ida masih belum bisa memastikan.

"Yang tanggal 26 sudah fix, tapi yang Bima kayaknya belum,” ujarnya.

Sejalan dengan munculnya kabar lamaran Ketua MK, Anwar Usman terhadap adik kandung Presiden Jokowi, beberapa isu pun mulai menyeruak ke publik. Salah satunya ialah isu mengenai dinasti politik. Bahkan, Anwar Usman diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh pakar hukum serta dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari.

Ia menyebutkan jika Anwar Usman menikah dengan adik kandung Presiden Jokowi bisa menimbulkan adanya konflik kepentingan.

"Demi cinta kepada MK dan pujaan hati, harusnya mundur karena potensi konflik kepentingan akan membuat orang berprasangka dengan putusan MK," ujar Feri dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).

Ia juga menyebutkan jabatan Anwar sebagai Ketua MK tentunya membuat Anwar Usman harus memimpin dan memutus persidangan saat pengujian suatu undang-undang. Feri juga menuturkan konflik kepentingan harus dijauhi oleh ketua MK, agar lembaga peradilan tetap memiliki marwahnya.

"Bagaimana pun Ketua MK akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan presiden dan kepentingan politik presiden. Misalnya pengujian UU IKN. Konflik kepentingan akan muncul dalam setiap pengujian UU karena presiden adalah salah satu pihak," kata Feri.