Sukses

Sistem Politik Luar Negeri Indonesia adalah Bebas Aktif, Berlandaskan Pancasila

Liputan6.com, Jakarta - Memahami sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Berperan sebagai landasan konstitusional, hukum yang mendasari sistem politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip dari sistem politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan pada ideologi negara sendiri, yakni Pancasila. Adanya sistem politik luar negeri Indonesia adalah bertujuan untuk mencapai kepentingan tertentu. Pancasila sebagai landasan sistem politik luar negeri di Indonesia yang idiil.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 pasal 2, ditegaskan sistem politik luar negeri Indonesia adalah harus mencerminkan ideologi bangsa. Ini landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik.

Agar lebih memahaminya, berikut Liputan6.com ulas lebih mendalam sistem politik luar negeri Indonesia, Senin (26/9/2022).

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.

2 dari 3 halaman

Sistem Politik Luar Negeri Indonesia adalah Bebas Aktif

Sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Prinsip dari sistem politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan pada ideologi negara sendiri, yakni Pancasila. Adanya sistem politik luar negeri Indonesia adalah bertujuan untuk mencapai kepentingan tertentu.

Dalam buku berjudul Bedah Kisi-Kisi SPCP IPDN (2018) oleh Tim Litbang Psikologi Salemba, sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Itu artinya, upaya menjalin kerjasama dengan negara lain, mampu menampung semua kepentingan nasional serta mampu berpegang teguh pada ideologinya masing-masing.

Pancasila menjadi landasan dari sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Peraturan tentang sistem politik luar negeri Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 pasal 1 sampai pasal 4. Ditegaskan, sistem politik luar negeri Indonesia adalah harus mencerminkan ideologi bangsa.

“Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia,” bunyi pasal 2.

Kemudian, sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, bukan tanpa hukum dasar. Berperan sebagai landasan konstitusional, hukum yang mendasari sistem politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konsep yang diusung dalam sistem politik luar negeri Indonesia adalah Ketahanan Nasional.

Dalam UU sebagaimana sudah dijelaskan, sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang hakikatnya bukan politik netral. Itu artinya, sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan dalam permasalah internasional.

Lalu, sistem politik luar negeri Indonesia adalah aktif memberikan sumbangan, berupa pemikiran dan partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik, sengketa, hingga perdamaian dunia. Ketahanan Nasional sebagai konsep dilangsungkannya sistem politik luar negeri di Indonesia adalah berguna untuk mendukung terwujudnya tujuan nasional sesuai UUD 1945.

Pada konsep yang lebih disederhanakan lagi, dalam buku berjudul Grand Design: Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025) (2016) oleh Adriana Elisabet, prinsip dari sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, ini artinya disesuaikan dengan dinamika nasional, regional, dan internasional.

3 dari 3 halaman

Pancasila Sebagai Landasan Idiil Politik Luar Negeri Indonesia

Jika sudah dipahami bahwa Pancasila adalah landasan idiil sistem politik luar negeri Indonesia. Kemudian maknai setiap sila Pancasila sesungguhnya yang berperan secara utuh menjadi pedoman pelaksanaan sistem politik luar negeri Indonesia.

Pancasila terdiri dari lima sila yang pada setiap sila Pancasila adalah memiliki arti yang berbeda-beda. Ini apa arti Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan sistem politik luar negeri Indonesia dalam setiap silanya yang Liputan6.com lansir dari berbagai sumber.

Makna Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”:

1. Pengakuan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa.

2. Negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya.

3. Negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing.

4. Kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama.

5. Toleransi antara pemeluk agama terjaga

6. Negara hadir ketika timbul konflik antaragama.

Makna Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”:

1. Setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain.

2. Memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan.

3. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain.

4. Menerapkan perilaku yang beradab.

5. Menjaga adab dan sopan santun dalam berhubungan sosial.

Makna Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”:

1. Setiap manusia indonesia cinta tanah airnya.

2. Memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme.

3. Bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Antirasis dan antidiskriminasi.

5. Menjunjung tinggi rasa persaudaraan se-tanah air.

6. Ke manapun kaki melangkah, di manapun tubuh berada, jiwanya tetap merah-putih.

Makna Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”:

1. Bersikap pro-dialog, pro-musyawarah, pro-demokrasi.

2. Antikekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik.

3. Mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat.

4. Selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat.

5. Musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama.

Makna Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”:

1. Pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat.

3. Redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak.

4. Negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah.

5. Negara melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.